TERUPDATE.BIZ ID – Upaya mewujudkan swasembada pangan serta meningkatkan gizi masyarakat di Maluku Utara mendapat dorongan baru melalui penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengembangan model pemenuhan gizi berbasis lokal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan dapat memastikan keterpaduan program MBG dengan penguatan pangan lokal dan upaya menekan kerentanan gizi di daerah kepulauan serta mendorong kemandirian produksi sekaligus menstabilkan harga di tingkat masyarakat.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Himpunan Desa Mandiri (HDMI), Dr. Adi Haryo Wibisono (Mas Awe) yang menekankan bahwa Maluku Utara memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian pangan, mengingat potensi lahan dan hasil perikanan yang melimpah.
“Saat ini lebih dari 80 persen kebutuhan pangan pokok Maluku Utara masih dipasok dari luar daerah. Kondisi ini membuat harga bergejolak dan masyarakat rentan terhadap inflasi. Dengan adanya SPPG, kami ingin memastikan bahwa program MBG tidak hanya hadir di sekolah, tetapi juga memberi dorongan agar pangan lokal semakin kuat dan tersedia dengan harga terjangkau,” ujar Mas Awe saat melakukan kunjungan ke SPPG Jailolo bersama Kepala BGN dan Gubernur Malut.
Sebagai tindak lanjut, HDMI juga telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPPG pada tiga desa di Kecamatan Tanimbar Utara, yaitu Desa Lamdesar Timur, Desa Keliobar, dan Desa Ridol, Sabtu (3/1/2026).
Dari total 20 lokasi dapur SPPG yang direncanakan dibangun di wilayah 3T Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tiga desa tersebut menjadi lokasi perdana pelaksanaan program dimaksud.
Mas Awe menambahkan, langkah strategis yang tengah dijalankan sudah tepat, antara lain pembangunan food hub di Ternate dan Sofifi dengan kapasitas cold storage yang memadai hingga inisiatif swasembada telur oleh pemda melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta.
“Targetnya jelas, kebutuhan pangan bergizi anak sekolah harus terpenuhi dari produksi lokal. Ini akan memberi nilai tambah ganda, anak-anak sehat, sekaligus petani dan nelayan mendapat pasar yang lebih pasti,” katanya.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan urgensi SPPG sebagai simpul penguatan intervensi gizi. Ia menjelaskan bahwa program MBG perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi sehat dan produktif.
“Setengah dari masalah gizi kita ada pada keterbatasan akses pangan bergizi. Dengan anggaran yang kini diarahkan ke Maluku Utara, senilai Rp 1,6 triliun, kami ingin memastikan setiap rupiah benar-benar mengalir ke pangan sehat yang sampai ke meja makan anak-anak,” ungkapnya.
Menyambut pernyataan tersebut, Mas Awe juga mengingatkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kesinambungan program ini.
“SPPG harus menjadi pusat kolaborasi. Tidak hanya tempat menyalurkan pangan, tapi juga pusat edukasi gizi, pusat pengolahan pangan lokal, dan sekaligus simpul distribusi agar inflasi pangan bisa dikendalikan,” tambahnya.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambut baik dukungan pemerintah pusat melalui HDMI dan BGN. Menurutnya, program ini menjawab tantangan nyata di Maluku Utara, di mana harga pangan kerap berfluktuasi akibat tingginya biaya distribusi dan ketergantungan pada pasokan luar daerah.
“Kami ingin agar anak-anak Maluku Utara mendapatkan hak yang sama untuk mengakses makanan sehat dan bergizi. Kehadiran SPPG di Jailolo ini menjadi momentum penting, tidak hanya untuk menurunkan angka stunting, tapi juga memperkuat kedaulatan pangan daerah,” ujar Sherly.
Sherly menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap memperkuat sinergi dengan kabupaten/kota untuk memastikan keberlanjutan program ini.
“Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, hanya 1,3 juta jiwa, Maluku Utara seharusnya bisa swasembada pangan dalam waktu dekat. Jika pangan lokal diperkuat, kita bisa menekan inflasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” tuturnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, HDMI bersama BGN berharap program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi instrumen pengentasan gizi, tetapi juga motor penggerak perekonomian daerah berbasis pangan lokal atau disebut agroekonomi.
